Metro, Besikuning.com— Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya menjadikan isu lingkungan hidup sebagai prioritas utama dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Langkah ini dinilai sebagai respon strategis atas persoalan lingkungan yang semakin kompleks dan kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, menyampaikan bahwa arah kebijakan ke depan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota.
“Kami menjadikan lingkungan sebagai prioritas dalam RPJMD. Ini menunjukkan bahwa isu lingkungan bukan hal sepele, tapi sesuatu yang sangat mendesak untuk ditangani lima tahun ke depan,” ujar Rafieq saat menghadiri diskusi bersama pegiat lingkungan di Pesantren Sampah Nusantara, Gg. Bangau, Jl. Pattimura, Metro Utara, Jumat (13/6/2025).
Rafieq menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat, komunitas, dan sektor swasta dalam menjaga dan merawat lingkungan. Ia juga membuka ruang komunikasi terbuka, baik secara langsung maupun lewat media sosial, guna menyerap aspirasi dan kritik dari publik.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Perlu kolaborasi dari semua pihak,” tegasnya.
Sikap ini disambut positif kalangan aktivis lingkungan. Slamet Riadi dari Yayasan Pusat Pesantren Sampah Nusantara (YPPSN) Metro mengatakan, komitmen pemerintah harus disertai langkah konkret, terutama dalam penanganan sampah yang masih menjadi masalah utama kota.
“Persoalan sampah harus dilihat menyeluruh, dari hulu ke hilir. Edukasi dan perubahan perilaku jauh lebih penting ketimbang hanya mengangkut dan membuang,” ungkapnya.
Menurut Slamet, kesadaran publik dalam memilah dan mengurangi sampah dari sumber masih rendah, sementara kapasitas TPAS Karangrejo terbatas. Ia berharap Pemkot mendorong regulasi dan dukungan nyata bagi program berbasis masyarakat seperti yang mereka jalankan.
Senada, pegiat lingkungan dari Komunitas Selingan Metro, Rahmad Syahrul, menegaskan perlunya indikator kinerja yang jelas, penganggaran proporsional, serta keberpihakan pada program lingkungan dalam RPJMD.
“Jangan hanya jadi jargon. Harus ada reformasi kelembagaan, keberanian membuat regulasi, dan pelibatan warga dalam proses perencanaan. Lingkungan menyangkut gaya hidup dan keadilan sosial,” kata Rahmad.
Dalam konteks kebijakan publik, RPJMD adalah dokumen strategis yang akan menjadi acuan program pembangunan selama lima tahun ke depan. Karena itu, keputusan menjadikan lingkungan sebagai prioritas dinilai sebagai langkah penting yang harus dikawal konsistensinya.
Meski sinyal positif sudah terlihat, publik tetap menunggu bukti nyata — mulai dari optimalisasi pengelolaan sampah, penambahan ruang terbuka hijau, hingga regulasi terhadap pencemaran lingkungan.
“Ke depan, kami akan terus mengawal. Lingkungan bukan hanya agenda pemerintah, tapi masa depan kita bersama,” pungkas Rahmad.
Dalam kota yang terus tumbuh seperti Metro, keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dan dari sinilah, RPJMD bukan sekadar dokumen, tapi cerminan tanggung jawab lintas generasi. (ADV)
