Oleh : Toma Alfa Edison ( Pimred Lampungsai.com)
Metro, Besikuning.com –Aksi demonstrasi tenaga harian lepas (THL) bersama organisasi kemahasiswaan di Kota Metro hari ini membuka mata publik bahwa persoalan honorer masih jauh dari kata selesai. Tuntutan mereka sederhana: kepastian status kerja dan penghargaan atas pengabdian yang sudah bertahun-tahun dijalani. Namun, di balik teriakan di jalanan, ada pertarungan besar antara aturan yang mengikat dan nurani yang menuntut keadilan.
Secara regulasi, jalannya sebenarnya sudah jelas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan bahwa tenaga non-ASN wajib ditata. Mereka yang memenuhi syarat diarahkan masuk ke dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Batas waktunya pun tegas: November 2024 seluruh daerah harus merampungkan penataan honorer. Regulasi ini menjadi peta jalan, sekaligus tekanan, bagi seluruh pemerintah daerah.
Tetapi realitas di lapangan seringkali jauh lebih rumit. Banyak honorer di Metro belum terdata resmi, bahkan sebagian hanya mengandalkan kontrak tahunan yang setiap tahun menimbulkan kecemasan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan: aturan meminta kepastian administratif, sementara kemanusiaan menuntut pengakuan atas dedikasi.
Dalam konteks inilah pemerintah daerah dituntut hadir dengan langkah konkret. Pendataan ulang secara terbuka dapat menjadi jalan awal, sehingga tidak ada tenaga honorer yang tercecer atau merasa diabaikan. Keberadaan kontrak transisi yang lebih manusiawi juga akan memberi rasa aman, setidaknya sampai kebijakan nasional benar-benar tuntas berjalan. Di sisi lain, program peningkatan kapasitas perlu digulirkan agar para honorer lebih siap mengikuti seleksi PPPK maupun memiliki keterampilan tambahan untuk pekerjaan lain. Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, regulasi tetap dapat dijalankan tanpa harus mengorbankan rasa keadilan dan kemanusiaan.
Persoalan honorer sejatinya bukan sekadar urusan gaji. Ia menyangkut masa depan keluarga, kualitas pendidikan, dan keberlangsungan pelayanan publik di Kota Metro. Honorer yang tenang statusnya akan lebih fokus memberikan pelayanan. Petugas administrasi yang jelas nasibnya akan lebih produktif bekerja. Pada akhirnya, kepastian untuk honorer adalah kepastian untuk masyarakat luas.
Masyarakat kini perlu menaruh kepercayaan pada Wali Kota Metro. Dengan kepemimpinan yang terbuka dan komitmen pada keadilan, kita percaya Wali Kota akan mencari solusi terbaik yang mampu menjawab keresahan honorer tanpa mengabaikan regulasi. Bahkan, Wali Kota telah berjanji tidak akan merumahkan honorer, sebuah komitmen yang menjadi harapan baru bagi mereka yang selama ini hidup dalam ketidakpastian. Inilah momentum untuk membuktikan bahwa pemerintah hadir bukan hanya dengan aturan, tetapi juga dengan hati.(Riana)
